Pemberontakan di Indonesia Pasca
Merdeka
Pasca Proklamasi Kemerdekaan,
perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dan sangat berat. Mengapa? Sebab kita
menghadapi dua musuh dalam perjuangan. Di satu sisi harus berjuang
mem-pertahankan kemerdekaan Sementara disisi lain harus menghadapi tindakan
makar dari gerakan separatis.
Apa saja gerakan sparatis di
Indonesia?
A. Pemberontakan PKI
di Madiun Tahun 1948
Membahas tentang pemberontakan
PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun
1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh
kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk
merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin
membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR
membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing
bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik
karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus
1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk
memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama
Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.Oleh PKI
daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan
basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan
berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia.
Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia
yang berdasarkanPancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu
yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun.
Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam
hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar
Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan
Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas
pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada
tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara
Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri
ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas
ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1
Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.
Dengan ditumpasnya pemberontakan
PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan
ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan
pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa
pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI
sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam
waktu singkat.
B. Pemberontakan
Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa
Barat)
Berdasarkan Perundingan Renville,
kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang
dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai
Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville
yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M.
Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949,
Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara
dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam
yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas.
Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes,
Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan
Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar
Muzakar.
C. Pemberontakan
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Munculnya pemberontakan PRRI
diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah
kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana
pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan
daerah seperti berikut.
a. Dewan Banteng di Sumatra Barat
yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b. Dewan Gajah di Sumatra Utara
yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c. Dewan Garuda di Sumatra
Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
d. Dewan Manguni di Sulawesi
Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad
Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam,
dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak
pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas
dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan
Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12
Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan
selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.Pada tanggal 15 Februari 1958
Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin
Prawiranegara.
D. Pemberontakan
Permesta
Proklamasi PRRI ternyata mendapat
dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan
hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan
Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini jelas melawan pemerintah
pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan
Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Berikut ini
operasi-operasi militer tersebut.
a. Komando operasi Merdeka yang
dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b. Operasi Saptamarga I dipimpin
Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin
Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III
dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin
Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol
Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin
Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
Ternyata Gerakan Permesta
mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan
oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon.
Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan
Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.
E. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
adalah sebuah organisasi (yang
dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang
secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan
perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan
jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh
Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang
sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.
Pada 27 Februari 2005, pihak GAM
dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden
Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.Pada 17 Juli 2005,
setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai
kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan
nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian
selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM)
yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam
Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan
turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti
bagi anggota GAM.
Seluruh senjata GAM yang mencapai
840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27
Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa
sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.
F. Gerakan Separatis
Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965
Doktrin Nasakom yang dikembangkan
oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha
PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin
memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu
kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno
dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang
disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI,
mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk
melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam
Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh
ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia
menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina
atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk
kepentingannya.
Memasuki tahun 1965 pertentangan
antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin
PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan
komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus
PKI.
a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan
terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan
Inggris dan Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan
Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya
“Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan
Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.
Ketegangan politik antara PKI dan
TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau
awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan
terhadap para perwira Angkatan Darat.
G. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, dan
Republik Maluku Selatan (RMS)
Pada masa pemerintahan RIS,
muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam
negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku
Selatan (RMS).
H. Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan (RMS)
adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud
untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih
berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap
sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas
pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di
pengasingan, Belanda.
Pada 25 April 1950 RMS
hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan
pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung
Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A.
Manusama dan J.H. Manuhutu.
RMS di Belanda lalu menjadi
pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku
mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari
keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri
pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik
merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun
proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang
menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik
RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS
ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan
dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS
(bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti
Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.
Pemimpin pertama RMS dalam
pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans
Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah
pemimpin RMS pengasingan di Belanda.
Di Belanda, Pemerintah RMS tetap
menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan
Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan
para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat
pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas
rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh
pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa
Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan
Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk
apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.
Pemerintah Belanda mendukung
kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana
beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda
sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah
peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada
yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik
dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini
dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh
hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press
Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70
warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.
Selama tahun 70an, teror seperti
ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok
Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau
setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut
sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga
kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang
di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah
kereta api.
Pada saat Kerusuhan Ambon yang
terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk
menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan
mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili
atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun
sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik
kerusuhan Ambon.
Pada tanggal 29 Juni 2007,
beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari
Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para
pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku
menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara
meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi
ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat
keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para
penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk
dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang
diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan
mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang
dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.
I. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM)
adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk
mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum
era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini
dipanggil dengan nama Irian Jaya. .
OPM merasa bahwa mereka tidak
memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara
Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan
buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda
menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas
jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap
sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.
Pada tanggal 1 Juli 1971,
Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob
Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya
Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas
oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM
didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan
masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka
mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN
latar belakang pemerontakan
biasanya diawali dari ketidakpuasan masyarakat daerah atas kebijakan pemerintah
yang dirasa kurang adil. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah, agar
lebih memperhatikan daerah2 yang yang selama ini “terabaikan” sehingga
kedepannya tidak ada lagi pemberontakan terhadap pemerintah, karena nyawa
rakyat indonesia lebih berharga daripada intrik-intrik poltik yang hanya
menguntungkan sebagian orang yang berkuasa.
